Press Release Dialog Publik PC PMII Jember, Masa Depan Lingkungan Hidup: RTRW Untuk Siapa?

- Jumat, 8 Oktober 2021 | 15:28 WIB
Press Release Dialog Publik PC PMII Jember, Masa Depan Lingkungan Hidup: RTRW Untuk Siapa?
Press Release Dialog Publik PC PMII Jember, Masa Depan Lingkungan Hidup: RTRW Untuk Siapa?


Portal Banyuwangi - PC PMII Jember  pada hari kamis,  7 oktober 2021 menggelar Dialog Publik bertempat di Gedung BKD Kabupaten Jember dengan Tema “Masa Depan Lingkungan Hidup: RTRW untuk Siapa?”. Diskusi ini dihadiri oleh Wakil Bupati Jember M. Balya Firjoun Barlama, ketua DPRD Jember Itqon Syauqi, Ketua MUI Jember KH. Abdul Haris, Ketua PC PMII Jember M. Faqih Al Haramain, Ketua Dewan Eksekutif LPR Kuasa M. Nur Wahid, Direktur Eksekutif SD INPERS Bambang Teguh K., Ketua Gerakan Mahasiswa Mulyorejo Silo Adi  Iskandar, tokoh  masyarakat  Puger  Nurdiyanto,  tokoh masyarakat paseban Suryanto, ahli ekonomi M. Ihsanuddin, ahli hukum Zainal Abidin, ahli lingkungan Wahyu Giri, dan pengamat kebijakan publik Agung Dewantoro. Sebenarnya dalam dialog publik ini turut diundang Sekda Jember Mirfano selaku Ketua Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah namun yang bersangkutan menolak untuk hadir dan enggan untuk mewakilkan.





-




Dialog publik yang berlangsung mulai pukul 13.30-17.00 tersebut membahas tentang rencana peninjauan ulang RTRW Jember yang akan dilakukan pemerintah daerah pada tahun ini. i’tikad baik PMII dengan gelaran Dialog Publik tersebut menjadi keran pembuka partisipasi publik dalan proses perencanaan hingga evaluasi kebijakan sehingga adanya masyarakat yang sejahtera tidak menjadi harapan  semata  namun  bisa  di  wujudkan.  Pertambangan  menjadi  salah  satu  isu  sensitif  karena terdapat 11 kecamatan yang dipetakan sebagai wilayah peruntukan tambang, sedangkan Kabupaten Jember secara potensi merupakan sentra pertanian, kehutanan dan perikanan yang didorong oleh sektor pengolahan, perdagangan besar dan eceran serta konstruksi menunjukkan trend pertumbuhan ekonomi sebesar 5,31% dua tahun terakhir.





Dari aspek formalistik proses penyusunan RTRW yang disahkan menjadi Perda No. 1 tahun 2015   menuai   banyak   kontroversi   karena   memiliki   kecenderungan   teknokratik   dalam   proses pembahasan dan minim partisipasi publik sehingga berpengaruh pada kecacatan secara konstitusi dan akademik. Dari aspek realitas sosial masyarakat, eksploitasi industri padat modal pertambangan bukanlah penopang utama kehidupan masyarakat Jember. sebab 20-22% penopang Jember berada pada sektor pertanian sedangkan sektor pertambangan dan galian hanya mampu menyumbangkan 3.09%. data tersebut membuktikan sumbangan PDB 3 tahun terakhir pertanian masih menjadi sektor primer penopang masyarakat. Sementara proses peninjauan ulang RTRW menurut Permen ATR no. 11 tahun  2021  memungkinkan  proses  pembahasan  minim  bahkan  tanpa  partisipasi  publik. PC PMII Jember dengan dialog ini ingin membuka keran partisipasi publik dalam proses penyusunan, pelaksanaan, Menjadi janggal ketika RPJMD yang seharusnya berpijak pada RTRW disahkan terlebih dahulu sebelum RTRW di benahi.





Sejak  awal  RTRW  Jember memang  menjadi masalah. Pertama, dalam kajian teknokratik, secara historis proses pengambilan keputusan dilakukan secara voting bukan dengan musyawarah mufakat yang artinya nasib masyarakat jember 20 tahun kedepan di lotre. Kedua, penghapusan pasal tentang pertambangan diperuntukkan eksplorasi ilmu pengetahuan yang seharusnya menjadi kuncian agar eksploitasi tambang dilakukan malah di hapus ketika disahkan dan yang termaktub dalam RTRW Jember adalah redaksi kawasan peruntukan pertambangan. Sehingga bermakna bias mengenai arahan RTRW yg harusnya sekedar untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Potensi untuk melakukan eksploitasi terbuka  lebar  karena  pemegang  ijin  eksplorasi  memiliki  hak  untuk  melakukan  eksploitasi.  Ketiga, adanya pasal siluman atas konsesi 7 titik pertambangan minerba berubah menjadi 11 titik ketika disahkan.





Dari aspek lingkungan  banyak  sektor  lingkungan  yang  ternyata  tidak  di  petakan  secara sungguh-sungguh oleh pemerintah dalam RTRW seperti ada 4 rawa besar di daerah gumuk mas yang tidak diatur, kemudian hanya ada 3 gumuk yang diatur. Penyusunan RTRW layaknya perlu mempertimbangkan potensi-potensi bencana yang ada karena bicara ekologi tidak bisa di administrasikan secara terpisah. Bahkan dalam AMDAL pemetaan ruang terdampak harusnya tidak hanya ter-sentral pada lokasi industri saja, namun daerah sekitar yang menjadi hilir juga merasakan dampak atas pelaksanaan industri yang tidak tepat harus terpetakan.

Halaman:

Editor: Yudha Marhaendra

Tags

Terkini

X