Akhir Tahun 2021, DPC PDI Perjuangan Jember Berikan Catatan Kiritis Terhadap Bupati Jember Hendy Siswanto

Portal Banyuwangi - Sehari mejelang tahun 2022, DPC PDI Perjuangan Kabupaten Jember,  memberikan sejumlah catatan kritis terhadap kepemimpinan Bupati Jember Hendy Siswanto sepanjang tahun 2021.

Catatan kritis terhadap kepemimpinan Bupati Hendy Siswanto tersebut, disampaikan dalam konferensi pers yang digelar DPC PDI Perjuangan Jember, pada Jumat (31 Desember 2021).

Wakabid Pemenangan Pemilu DPC PDI Perjuangan Jember Widarto, mengungkapkan setidaknya ada enam point krusial yang menjadi cacatan kritis partainya terhadap kepemimpinan Hendy sepanjang tahun 2021.

Pertama, Widarto menilai, proses perencanaan yang buruk dan konsolidasi birokrasi yang tidak baik menjadi penghambat penyerapan anggaran secara maksimal.

Baca Juga: Refleksi Akhir Tahun 2021, DPC PDI Perjuangan Jember Laporkan Kinerja Partai Kepada Rakyat

Baca Juga: Anggota DPR RI Sonny T Danaparamita Gelar Sosialisasi Peran CSR BUMN di Masyarakat

Hal ini menyebabkan kemungkinan sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) akan menumpuk. Jika pada 2020, silpa mencapai Rp 842,99 miliar, maka tahun ini PDI Perjuangan memperkirakan mencapai Rp 1 triliun lebih.

Catatan kritis kedua adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2025 yang tidak disahkan tepat waktu.

“Hal ini dikarenakan bupati terlambat menyerahkan rancangan awal RPJMD, dan mengakibatkan terlambatnya pembahasan tahapan RPJMD. Keterlambatan ini mengakibatkan kualitas RPJMD Kabupaten Jember ini patut dipertanyakan. Banyak ketidaksinkronan antara peta permasalahan dengan solusi dan program prioritasnya,” kata Widarto.

Baca Juga: Doa Akhir Tahun dan Awal Tahun Lengkap dengan Bacaan Latin beserta Artinya

Baca Juga: Doa Akhir Tahun 2021 Lengkap dengan Bacaan Latin dan Terjemahan, di Anjurkan Baca Sebelum Memasuki 2022

Ketiga PDI Perjuangan menyorot soal Bupati yang sering membebankan kegagalan penyerapan anggaran kepada organisasi perangkat daerah.

“Padahal bupati sering melontarkan program-program yang memang tidak akseptabel dan sulit untuk direalisasikan, baik dari sisi kemampuan anggaran maupun secara peraturan perundang-undangan,” ungkap Widarto.

Lebih lanjut, Widarto juga mengatakan terdapat sejumlah kebijakan Bupati yang kurang efisien dengan kepentingan rakyat, seperti rencana pemindahan kantor pemerintah Kabupaten Jember dan Kantor DPRD Kabupaten Jember, pendirian pabrik pupuk, penetapan jalur satu arah Mangli-Alun-Alun, bandara di Getem dan lain-lain.